GELIATMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi bersama DPMD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi persiapan verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).
Rapat koordinasi dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam Simpenan, serta perwakilan desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur belum dapat hadir karena masih terisolir akibat dampak bencana.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi data merupakan tahapan penting untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Verifikasi dan validasi ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program lanjutan bagi masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, data yang disampaikan oleh pemerintah desa dan kecamatan harus akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh desa di Kecamatan Simpenan yang terdampak banjir bandang, yaitu Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur. Seluruh desa tersebut akan menjadi objek pendataan dan verifikasi oleh tim gabungan dari pemerintah daerah dan provinsi.
Menurut Samsul Bahri, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penanganan cepat terhadap masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat maupun hanyut akibat bencana.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya DPMD, siap mendukung proses verval di lapangan agar pelaksanaan bantuan, termasuk bantuan biaya kontrak rumah, dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, kecamatan, dan desa menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan dampak bencana, terutama di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, kami berharap seluruh proses penanganan pascabencana dapat berjalan efektif dan transparan,” tambahnya.
DPMD Kabupaten Sukabumi berharap, melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh, penanganan dampak banjir bandang di Kecamatan Simpenan dapat segera dituntaskan, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal dan aman.***
(Red)
