Kadis Perikanan Sukabumi Tanggapi Isu TPI Kumuh: Kami Terus Berupaya Maksimal

- Admin

Kamis, 17 April 2025 - 21:25 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, menanggapi isu TPI kumuh dengan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal dalam penataan enam TPI yang ada. Palangpang pun menjadi salah satu prioritas, meski masih terkendala administrasi. .

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, menanggapi isu TPI kumuh dengan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal dalam penataan enam TPI yang ada. Palangpang pun menjadi salah satu prioritas, meski masih terkendala administrasi. .

GELIATMEDIA.COM – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disebut kumuh.

Dalam pernyataannya, Nunung menjelaskan bahwa terdapat enam TPI di wilayah Sukabumi, dan pihaknya terus berupaya melakukan penataan secara maksimal.

Menanggapi isu TPI di Palangpang yang disebut-sebut tidak terawat, Nunung menyatakan bahwa di lokasi tersebut sebenarnya terdapat aktivitas dan kegiatan yang berjalan. Ia menegaskan, meskipun anggaran dari Dinas Perikanan terbatas, upaya perbaikan tetap dilakukan atas dorongan dari Bupati Sukabumi.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Sukabumi Soroti Banyaknya Program Rutilahu Banyak yang Ambruk

“Kami sebenarnya sudah berupaya agar Palangpang bisa memperoleh program peningkatan, tapi memang ada salah satu persyaratan administrasi yang belum terpenuhi,” jelas Nunung.

Ia menambahkan bahwa anggaran yang dimaksud berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan untuk sepuluh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu penerimanya.

Baca Juga :  Pemeriksaan Interim BPK RI, Dinas Peternakan Pastikan Data Lengkap dan Akurat

Namun demikian, Nunung mengungkapkan bahwa proses administrasi yang belum lengkap menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, bahkan saat efisiensi anggaran diberlakukan oleh pusat.

“Bangunannya memang butuh dana yang besar, dan karena kekurangan administrasi, kita menjadi salah satu kabupaten yang terlambat. Kami harap OPD terkait bisa turut membantu agar kita bisa meyakinkan pusat,” ujarnya. Kamis (13/4/2025)

Baca Juga :  Dinas Perikanan Dukung Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Ia menyebutkan bahwa persyaratan untuk program Kampung Nelayan Modern telah dipenuhi hampir 99 persen. “Kita terus dorong ke arah sana, mungkin memang ada miskomunikasi yang terjadi. Kami mohon doa dan dukungan agar program ini bisa segera terealisasi di Kabupaten Sukabumi,” pungkas Nunung.***

 

 

Reporter :Asep T

 

 

 

Berita Terkait

Wamen BKKBN Kunjungi Sukabumi, Wabup Andreas Tegaskan Kolaborasi Jadi Kunci Tekan Stunting
Becak Listrik Bantuan Prabowo Segera Mengaspal di Sukabumi, Pemkab Matangkan Persiapan
Bupati Terima Aset Rampasan KPK: Harus Jadi Nilai Tambah bagi Pembangunan Sukabumi
Hj Rina Rosmaniar Japar Lantik 27 Ketua TP PKK Kecamatan di Kabupaten Sukabumi
Bupati Sukabumi Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2027
Soal Bantuan BPJS, Sekda Sukabumi: Data Pemkab dan BPJS Harus Disinkronkan
Semarak 52 Tim Korpri Perangkat Daerah dan Kecamatan Berlaga di Mini Soccer 2026
Dugaan Pelecehan Siswi PKL Jadi Sorotan, Bupati Sukabumi Pastikan DP3A Turun Tangan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:13 WIB

Becak Listrik Bantuan Prabowo Segera Mengaspal di Sukabumi, Pemkab Matangkan Persiapan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:52 WIB

Bupati Terima Aset Rampasan KPK: Harus Jadi Nilai Tambah bagi Pembangunan Sukabumi

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:48 WIB

Hj Rina Rosmaniar Japar Lantik 27 Ketua TP PKK Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:02 WIB

Bupati Sukabumi Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2027

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:27 WIB

Soal Bantuan BPJS, Sekda Sukabumi: Data Pemkab dan BPJS Harus Disinkronkan

Berita Terbaru