Kadis Perikanan Sukabumi Tanggapi Isu TPI Kumuh: Kami Terus Berupaya Maksimal

- Admin

Kamis, 17 April 2025 - 21:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, menanggapi isu TPI kumuh dengan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal dalam penataan enam TPI yang ada. Palangpang pun menjadi salah satu prioritas, meski masih terkendala administrasi. .

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, menanggapi isu TPI kumuh dengan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya maksimal dalam penataan enam TPI yang ada. Palangpang pun menjadi salah satu prioritas, meski masih terkendala administrasi. .

GELIATMEDIA.COM – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhati, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disebut kumuh.

Dalam pernyataannya, Nunung menjelaskan bahwa terdapat enam TPI di wilayah Sukabumi, dan pihaknya terus berupaya melakukan penataan secara maksimal.

Menanggapi isu TPI di Palangpang yang disebut-sebut tidak terawat, Nunung menyatakan bahwa di lokasi tersebut sebenarnya terdapat aktivitas dan kegiatan yang berjalan. Ia menegaskan, meskipun anggaran dari Dinas Perikanan terbatas, upaya perbaikan tetap dilakukan atas dorongan dari Bupati Sukabumi.

Baca Juga :  Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Bantah Soal Adanya Dugaan Pungli Proyek, Begini Katanya

“Kami sebenarnya sudah berupaya agar Palangpang bisa memperoleh program peningkatan, tapi memang ada salah satu persyaratan administrasi yang belum terpenuhi,” jelas Nunung.

Ia menambahkan bahwa anggaran yang dimaksud berasal dari pemerintah pusat dan dialokasikan untuk sepuluh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu penerimanya.

Baca Juga :  Kepala Dinas Perikanan Hadiri Apel Pagi dan Halal Bihalal Bersama Bupati Sukabumi

Namun demikian, Nunung mengungkapkan bahwa proses administrasi yang belum lengkap menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, bahkan saat efisiensi anggaran diberlakukan oleh pusat.

“Bangunannya memang butuh dana yang besar, dan karena kekurangan administrasi, kita menjadi salah satu kabupaten yang terlambat. Kami harap OPD terkait bisa turut membantu agar kita bisa meyakinkan pusat,” ujarnya. Kamis (13/4/2025)

Baca Juga :  Pemkab Sukabumi Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi, Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan

Ia menyebutkan bahwa persyaratan untuk program Kampung Nelayan Modern telah dipenuhi hampir 99 persen. “Kita terus dorong ke arah sana, mungkin memang ada miskomunikasi yang terjadi. Kami mohon doa dan dukungan agar program ini bisa segera terealisasi di Kabupaten Sukabumi,” pungkas Nunung.***

 

 

Reporter :Asep T

 

 

 

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Silaturahmi Forkopimda dan Serikat Buruh, Soroti Pentingnya Iklim Investasi untuk Kesejahteraan Pekerja
Hujan Deras Sebabkan Banjir, Wabup Tinjau Lokasi dan Soroti Legalitas Tambang
Pemkab Sukabumi Raih Opini WTP ke-11 Kalinya Berturut-turut dari BPK
Paripurna DPRD Sukabumi Ditunda Akibat Tidak Kuorum, Pembahasan RPJMD dan Pansus Tertunda
Diskominfo Gelar Rakor PPID dan SP4N Lapor, Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi
KPU Kabupaten Sukabumi Serahkan Laporan Lengkap Pilkada 2024 ke Pemkab
Bupati Sukabumi Pimpin Rapat Dinas, Bahas Isu Kemacetan dan Pengelolaan Sampah
Dua Pelajar Sukabumi Dilepas untuk Ikuti Seleksi Paskibraka Jawa Barat

Berita Terkait

Kamis, 29 Mei 2025 - 11:31 WIB

Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Silaturahmi Forkopimda dan Serikat Buruh, Soroti Pentingnya Iklim Investasi untuk Kesejahteraan Pekerja

Selasa, 27 Mei 2025 - 16:12 WIB

Hujan Deras Sebabkan Banjir, Wabup Tinjau Lokasi dan Soroti Legalitas Tambang

Sabtu, 24 Mei 2025 - 08:26 WIB

Pemkab Sukabumi Raih Opini WTP ke-11 Kalinya Berturut-turut dari BPK

Jumat, 23 Mei 2025 - 15:39 WIB

Paripurna DPRD Sukabumi Ditunda Akibat Tidak Kuorum, Pembahasan RPJMD dan Pansus Tertunda

Rabu, 21 Mei 2025 - 19:36 WIB

Diskominfo Gelar Rakor PPID dan SP4N Lapor, Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!