GELIATMEDIA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 5, Muhamad Jaenudin, S.Ag., M.H., dari Fraksi PDI Perjuangan, melaksanakan kegiatan reses sekaligus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026). Kegiatan dihadiri unsur Pemerintah Desa Cikakak, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tokoh masyarakat, serta jajaran struktural PDI Perjuangan.
Reses tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Muhamad Jaenudin mengatakan, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan untuk melihat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang dialog secara langsung dengan masyarakat.
«“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkannya melalui lembaga DPRD,” ujar Muhamad Jaenudin.»
Menurut Jaenudin, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah penting dilakukan agar setiap kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata.
«“Pemerintah harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan Jawa Barat,” katanya.»
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain menyangkut pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jaenudin menambahkan, seluruh aspirasi yang diperoleh selama kegiatan reses akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat.
«“Intinya pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Aspirasi dari bawah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan,” pungkasnya.»
Kegiatan reses dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 tersebut berlangsung aman dan tertib dalam suasana penuh kekeluargaan. Kegiatan kemudian diakhiri dengan ramah tamah, foto bersama, dan doa bersama.***
Reporter : Dapit
Komentar