GELIATMEDIA.COM – Ketua Umum Depinas SOKSI sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mencetak kader-kader berkualitas bagi Partai Golkar dan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I SOKSI Tahun 2026 di Ballroom Hotel Indigo Bandung, Jumat (15/5/2026).
Dalam sambutannya, Misbakhun menyebut SOKSI sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar memiliki tanggung jawab besar untuk terus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan partai.
Menurutnya, kontribusi tersebut diwujudkan melalui penyiapan kader terbaik yang mampu mengisi posisi strategis di internal partai, pemerintahan, maupun lembaga legislatif di berbagai tingkatan.
Sebagai langkah strategis, SOKSI akan memperkuat program Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) yang menjadi instrumen pendidikan ideologi karya-kekaryaan. Program tersebut direncanakan berjalan secara masif di seluruh Indonesia dalam menyongsong periode organisasi 2025-2030.
Selain membahas konsolidasi organisasi, Misbakhun juga menyinggung kondisi ekonomi nasional, terutama terkait kebijakan subsidi energi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Ia memastikan pemerintah masih menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi selama harga rata-rata minyak mentah dunia belum melampaui batas tertentu.
“Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberikan kepastian sepanjang harga minyak rata-rata 100 dolar per barel, maka harga minyak tidak akan dinaikkan,” ujar Misbakhun.
Ia menilai kondisi anggaran negara saat ini masih cukup aman untuk menopang subsidi energi karena harga minyak global belum menembus angka tersebut.
Di sisi lain, Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, Gubernur BI telah menyampaikan bahwa nilai rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan perlu dikembalikan ke nilai wajarnya.
“SOKSI harus bisa menjadi bagian yang berkontribusi memberikan dukungan itu,” katanya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam forum Rakernas turut menyoroti persoalan kesejahteraan buruh perkebunan dan kerusakan lingkungan. Ia menilai masih banyak masyarakat di kawasan perkebunan yang hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan.
“Hari ini adalah sebuah ironi yakni warga perkebunan menjadi kaum miskin,” ujar Dedi.
Ia menyoroti rendahnya upah buruh perkebunan serta minimnya dana pensiun yang diterima para pekerja, bahkan rata-rata hanya sekitar Rp300 ribu. Selain itu, Dedi juga mengkritisi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko kemiskinan masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, kini mulai melakukan pemulihan kawasan perkebunan melalui program konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Hutan harus dijaga, perkebunan harus terkelola dan masyarakat sekitar harus sejahtera,” tandasnya.
Rakernas dan Rapimnas SOKSI 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus perumusan arah kebijakan dan program kerja organisasi untuk lima tahun mendatang.***
Reporter : Mia
