GELIATMEDIA.COM – Polemik pembalikan foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pimpinan legislatif. Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan kebijakan maupun instruksi kelembagaan, melainkan aksi spontan sejumlah peserta audiensi.
Klarifikasi tersebut disampaikan Buky dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), menyusul ramainya pemberitaan dan perbincangan publik terkait insiden pembalikan foto Wakil Presiden yang terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (12/11/2026).
Buky menegaskan, DPRD Jawa Barat tidak pernah merencanakan, memerintahkan, ataupun menyetujui tindakan simbolis yang kemudian menjadi sorotan masyarakat tersebut.
**Kronologi Pembalikan Foto di Ruang Banggar**
Berdasarkan penjelasan pimpinan DPRD, peristiwa itu bermula dari audiensi kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat. Permohonan audiensi telah diterima sehari sebelum berkembangnya informasi mengenai persoalan pengunduran diri Wakil Presiden RI.
Audiensi tetap dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan. Pertemuan tersebut diikuti sekitar 76 orang yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan dibahas, termasuk isu kejujuran dan etika. Forum berlangsung dengan penyampaian aspirasi serta diskusi antara peserta dan pihak DPRD.
Namun, perhatian publik tertuju pada momen sesi foto bersama. Pada kesempatan tersebut, figura foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diketahui berada dalam posisi terbalik.
Pimpinan DPRD mengaku tidak mengetahui secara langsung adanya tindakan tersebut. Kondisi ruangan yang ramai serta keterbatasan sudut pandang disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kejadian itu tidak terpantau.
**DPRD Tegaskan Bukan Keputusan Resmi Lembaga**
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa tindakan pembalikan foto tersebut tidak dapat dikaitkan dengan keputusan resmi lembaga.
Ia menjelaskan, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan kelembagaan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Menurutnya, DPRD Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melakukan tindakan simbolis tersebut sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
Bahkan, figura foto yang sempat dilepas langsung diminta untuk dipasang kembali sembari menunggu kejelasan serta pengumuman resmi dari Pemerintah Pusat terkait perkembangan persoalan pengunduran diri Wakil Presiden.
Pihak DPRD menilai masyarakat perlu membedakan tindakan spontan individu dengan keputusan resmi lembaga agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
**DPRD Siapkan Surat Klarifikasi kepada Kelompok Masyarakat Sipil**
Sebagai tindak lanjut, DPRD Jawa Barat berencana melayangkan surat resmi kepada koordinator kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk meminta penjelasan mengenai insiden pembalikan foto tersebut.
Langkah ini dilakukan guna memperoleh klarifikasi secara terbuka sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perubahan jumlah peserta audiensi yang disebut mengalami perkembangan, mulai dari 25 orang, kemudian 63 orang, hingga mencapai sekitar 76 orang.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, DPRD berencana meminta penjelasan dari pihak penyelenggara, termasuk koordinator kegiatan sebelumnya.
Proses klarifikasi lanjutan tersebut nantinya akan terbuka untuk diliput media sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi kepada publik.
**Imbau Masyarakat Tidak Terburu-buru Menghakimi**
Polemik pembalikan foto Wakil Presiden ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan etika, simbol kenegaraan, serta hubungan antara lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil.
DPRD Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta dan keterangan dari pihak-pihak terkait terungkap secara menyeluruh.
Lembaga legislatif tersebut menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, DPRD juga berkomitmen menjaga etika, ketertiban, serta kondusivitas di lingkungan kelembagaan.
Melalui klarifikasi tersebut, DPRD Jawa Barat berharap simpang siur informasi dapat dihentikan dan masyarakat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai peristiwa tersebut.
Klarifikasi lanjutan diharapkan menjadi ruang dialog terbuka bagi semua pihak sehingga polemik pembalikan foto Gibran di Gedung DPRD Jawa Barat tidak terus berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.***
Reporter : Mia
Komentar