Tolak RUU Penyiaran, Sejumlah Organisasi Pers di Sukabumi Gelar Aksi Damai di Depan Gedung DPRD

- Admin

Selasa, 28 Mei 2024 - 13:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

GELIATMEDIA.COM – Sejumlah organisasi pers di Sukabumi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Aksi ini bertujuan untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

Massa aksi yang terdiri dari Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Media Independent Online Indonesia (MIO), Perkumpulan Penulis Pewarta Sukabumi (PPPS), Jurnalis Bela Negara (JBN), Gabungan Pers Sukabumi (GPS), Gabungan Elemen Rakyat dan Media (GERAM), Forum Komunitas Wartawan Sukabumi Bersatu (FKWSB), Pers Sukabumi Ngahiji (PSN), Ikatan Wartawan Online (IWO) ini membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap RUU Penyiaran.

Ketua Umum PSN, Iwan Sugiyanto, salah satu yang turut menjadi orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa RUU Penyiaran tersebut mengandung beberapa pasal yang bermasalah dan dapat membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Salah satu pasal yang disorot adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Sukabumi Siap Perkuat Sinergi Bersama Kapolres Baru Demi Mendukung Pembangunan Daerah

“Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan kemerdekaan pers dan berpotensi menghambat upaya jurnalis untuk mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang independen kepada masyarakat,” tegas Iwan.

Selain itu, kata dia, jurnalis Sukabumi juga menyoroti pasal-pasal lain dalam RUU Penyiaran yang dinilai multitafsir dan dapat disalahgunakan untuk membungkam pers.

“Oleh karena itu, kami mendesak DPR untuk mencabut RUU Penyiaran tersebut dan kembali melakukan pembahasan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk organisasi pers,” harapnya.

Sorotan Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Penyiaran 2024

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran 2024 menuai sorotan dan kritik publik karena sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers, membatasi ruang gerak jurnalistik, dan tumpang tindih dengan regulasi lain. Berikut beberapa pasal yang disorot, diantaranya:

Baca Juga :  Fraksi Golkar DPRD Sukabumi Soroti Usulan Kenaikan Tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

1. Pasal 42 Ayat 2: Sengketa Jurnalistik Diatur KPI

Pasal ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik diurusi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik adalah kewenangan Dewan Pers.

2. Pasal 50 B Ayat 2 Huruf (c): Larangan Penyiaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi

Pasal ini melarang penayangan konten siaran yang memuat jurnalisme investigasi secara eksklusif. Ketentuan ini dikhawatirkan akan menghambat jurnalis dalam mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi penting kepada publik.

3. Pasal 50B Ayat 2 Huruf (k): Larangan Konten Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pasal ini mengatur pelarangan konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Penggunaan istilah “pencemaran nama baik” dikhawatirkan dapat disalahartikan dan berpotensi membatasi ruang jurnalistik dalam menyampaikan kritik dan pemberitaan.

Baca Juga :  Kepala Dinas Perikanan Ikuti Rapat Paripurna DPRD Bahas Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2026

4. Pasal 51 Huruf E: Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Pengadilan

Pasal ini mengatur bahwa sengketa yang timbul akibat keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan. Ketentuan ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan UU Pers 1999 dan berpotensi menghambat penyelesaian sengketa jurnalistik yang lebih cepat dan profesional melalui Dewan Pers.

Pasal-pasal tersebut di atas menjadi beberapa contoh dari poin-poin krusial dalam RUU Penyiaran 2024 yang menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers, akademisi, dan aktivis.

Peninjauan kembali terhadap pasal-pasal tersebut dan membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memastikan RUU Penyiaran 2024 selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kemerdekaan pers.***

(red)

Berita Terkait

Bukan Sekadar Jurus! 9 Anak Palabuhanratu Siap Bawa Warisan Budaya ke Panggung Provinsi
Pemuda Jangan Hanya Jadi Penonton, KNPI Sukabumi Diminta Aktif Kawal Pembangunan
Bidik Potensi Wisata Sukabumi, Kemenekraf Bekali Pemuda dengan Keahlian Fotografi
Dedi Setiadi Resmi Pimpin Peradi SAI Sukabumi 2026-2030, Fokus Perkuat Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat
TMMD ke-130 di Desa Mekarjaya Resmi Ditutup, Pembangunan Fisik Lampaui Target
Pemdes Mekarjaya Apresiasi Pembangunan Sumur Bor TMMD ke-130, Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga
Perkuat Organisasi hingga Akar Rumput, GRIB Jaya Sukabumi Serahkan SK Kepengurusan Baru
Puncak HSN 2026 di Palabuhanratu Meriah, Ribuan Peserta Ikuti Kirab Bendera Merah Putih 100 Meter

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 11:45 WIB

Bukan Sekadar Jurus! 9 Anak Palabuhanratu Siap Bawa Warisan Budaya ke Panggung Provinsi

Sabtu, 14 November 2026 - 18:37 WIB

Pemuda Jangan Hanya Jadi Penonton, KNPI Sukabumi Diminta Aktif Kawal Pembangunan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:22 WIB

Bidik Potensi Wisata Sukabumi, Kemenekraf Bekali Pemuda dengan Keahlian Fotografi

Jumat, 13 November 2026 - 18:03 WIB

Dedi Setiadi Resmi Pimpin Peradi SAI Sukabumi 2026-2030, Fokus Perkuat Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat

Kamis, 12 November 2026 - 12:43 WIB

TMMD ke-130 di Desa Mekarjaya Resmi Ditutup, Pembangunan Fisik Lampaui Target

Berita Terbaru