GELIATMEDIA.COM – Sejumlah perwakilan masyarakat bersama awak media mendatangi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, Kamis (19/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aduan terkait dugaan ketidakprofesionalan dan sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan perkara sengketa harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama (PA) Cimahi, Jawa Barat, dengan nomor perkara 691/Pdt.G/2026/PA Cmh.
Rombongan diterima langsung oleh Panitera Muda Hukum sekaligus Humas PTA Bandung, Sidik Widyaksa.
Aduan tersebut berawal dari persidangan gugatan gono-gini yang diajukan Fredy Martin selaku penggugat terhadap Suriyani La Tohanda, S.H., M.H., sebagai tergugat.
Dalam agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, salah seorang saksi kunci bernama Yuyu, yang merupakan saudara dari pemilik rumah kontrakan yang menjadi objek sengketa, disebut tidak diperkenankan memberikan kesaksian. Bahkan, saksi tersebut diminta meninggalkan ruang sidang oleh salah seorang hakim anggota majelis.
Penolakan itu disebut didasarkan pada alasan bahwa saksi tidak mengenal pihak penggugat, Fredy Martin. Padahal, menurut pihak pengadu, saksi telah disumpah serta mengenal pihak tergugat dan mengetahui objek sengketa yang dipermasalahkan.
Pihak keluarga dan perwakilan masyarakat menilai keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai keadilan dalam pemeriksaan saksi. Pasalnya, terdapat lima saksi lainnya, termasuk dua orang petugas keamanan atau satpam, yang juga disebut tidak mengenal penggugat, tetapi tetap diperbolehkan memberikan keterangan di persidangan.
Selain persoalan pemeriksaan saksi, pihak pengadu juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian alamat objek sengketa dalam berkas gugatan.
Dalam surat gugatan, alamat rumah yang menjadi objek sengketa disebut berada di kawasan Pasir Kumeli. Namun, berdasarkan lokasi fisik dan administrasi wilayah, bangunan tersebut berada di kawasan Cigugur Tengah.
Perbedaan alamat tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait kejelasan objek gugatan (*obscuur libel*) maupun kekeliruan objek sengketa (*error in objecto*). Jika terbukti secara hukum, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara, termasuk kemungkinan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
Tidak hanya menyampaikan persoalan substansi persidangan, awak media yang turut hadir juga mempertanyakan kebijakan pembatasan peliputan, menyusul adanya informasi bahwa media tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang untuk melakukan peliputan.
Menanggapi berbagai aduan tersebut, Humas PTA Bandung, Sidik Widyaksa, menyambut baik masukan yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat menghalangi hak masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila merasa dirugikan atau menemukan dugaan kejanggalan dalam pelayanan maupun proses persidangan.
“Pada prinsipnya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan atau menilai ada perilaku dan pemeriksaan yang kurang fair di pengadilan, masyarakat berhak melapor,” ujar Sidik saat menerima audiensi tersebut.
Terkait persoalan saksi kunci yang tidak diperkenankan memberikan keterangan serta perbedaan alamat objek sengketa, Sidik menyarankan agar pihak tergugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan secara resmi kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi tersebut dalam persidangan.
Sementara itu, terkait peliputan, Sidik menyampaikan bahwa awak media tidak dilarang untuk melakukan peliputan persidangan.
Pihak pengadu menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dengan menyampaikan laporan resmi kepada Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawasan (Bawas) MA, serta Komisi Yudisial (KY).
Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap jalannya proses hukum agar tetap berlangsung secara objektif, profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.***
Reporter : Mia








Komentar