GELIATMEDIA.COM – Pemerintah daerah se-Jawa Barat mengikuti kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Konsultasi Pemenuhan Komitmen dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026, yang digelar di Ballroom Harris Hotel & Convention Ciumbuleuit, Bandung, Selasa, (6/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Selain membahas pelaksanaan program, rangkaian kegiatan juga dijadwalkan diakhiri dengan penandatanganan pernyataan komitmen oleh pemerintah daerah peserta.
Forum monitoring dan evaluasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial dan pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kantor Staf Presiden (KSP), dan BPJS Kesehatan.
Diikuti Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat
Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam dua breakout room, yakni Ballroom 1 dan Ballroom 2. Pembagian tersebut dilakukan agar pembahasan dan konsultasi dapat berlangsung lebih terarah sesuai agenda yang telah disiapkan.
Ballroom 1 diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Pangandaran.
Sementara Ballroom 2 diikuti oleh Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kota Cirebon.
Berlangsung Dua Sesi hingga Sore
Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB hingga 12.15 WIB untuk sesi pertama. Selanjutnya, peserta mengikuti waktu ISHOMA pada pukul 12.15 hingga 13.00 WIB.
Kegiatan kemudian dilanjutkan pada sesi kedua mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.
Sejumlah narasumber dan panelis dari berbagai lembaga turut memberikan materi serta pembahasan terkait pelaksanaan Program JKN.
Di antaranya Dyah Tri Kumolosari selaku Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK sekaligus Ketua DJSN, Ema Widiati dari Kemenko PMK, serta sejumlah anggota DJSN, yakni Roy Purba, Mahesa P. Maykel, Muttaqien, dan Dedi Rimpan.
Selain itu, hadir pula pejabat dan tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, serta BPJS Kesehatan.
Untuk sesi di Ballroom 1, Nunki Malahayati bertindak sebagai moderator. Sedangkan sesi di Ballroom 2 dimoderatori Andi Anugrah Pawi, Analis Hukum Ahli Muda Bidang Kesehatan.
Perkuat Komitmen Pemda dalam Pelaksanaan JKN
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program JKN. Selain evaluasi, kegiatan juga membuka ruang konsultasi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.
Keterlibatan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mendorong pelaksanaan program jaminan kesehatan yang semakin terarah dan berkelanjutan.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan pernyataan komitmen sebagai bentuk penguatan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sekaligus mendukung keberlangsungan Program JKN Tahun 2026.
Melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Konsultasi Pemenuhan Komitmen dan Kewajiban Pemda dalam Program JKN Tahun 2026, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan terus diperkuat guna mendukung terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.***
Reporter : Mia
Komentar