GELIATMEDIA.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati terkait RAPBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Budi mengatakan, agenda tersebut telah sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus). Dalam rapat paripurna, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Sukabumi Andreas menyampaikan gambaran RAPBD 2027, mulai dari besaran anggaran hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan tema pembangunan dalam RPJMD tahun 2027.
“RAPBD ini tentunya harus sesuai dengan RPJMD yang sudah kita sepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,” ujar Budi, Rabu(30/9/2026)
Menurutnya, seluruh anggaran harus diarahkan kepada program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Budi menekankan, pemerintah daerah perlu memilah program berdasarkan tingkat prioritas. Meskipun seluruh sektor memiliki kebutuhan anggaran, terdapat sejumlah sektor yang harus mendapatkan perhatian utama, di antaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Semua juga butuh, tapi ada yang menjadi prioritas. Dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian tema RPJMD juga jangan dilupakan bahwa itu harus terencana dengan baik,” katanya.
Ia berharap target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2027 dapat terpenuhi. Dengan demikian, target pembangunan tahunan hingga akhir masa jabatan kepala daerah dapat berjalan sesuai rencana dan seluruh target RPJMD dapat tercapai.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan, besaran anggaran yang tersedia pada 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi APBD 2026. Karena itu, pengalaman dalam pelaksanaan APBD 2026 dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan skala prioritas pada tahun berikutnya.
“Kita punya pengalaman di 2026 ini, mana yang memang harus prioritas, mana yang kurang prioritas,” ujar Andreas.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menggunakan pengalaman pelaksanaan APBD 2026 sebagai bahan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas untuk APBD 2027.
“Tadi sudah disampaikan hampir Rp4,1 triliun. Mudah-mudahan sesuai dengan target dan rencana, dan ini bisa terealisasi di 2027,” katanya.
Andreas juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Kalau efisiensi, pelayanan wajib dasar itu tidak bisa kita rubah-rubah, harus kita penuhi. Karena ini memang anggaran sebetulnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas, terutama di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Selain efisiensi, menurut Andreas, pengelolaan anggaran juga harus memperhatikan aspek efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
“Anggaran itu tepat sasaran dan tepat guna, sehingga anggaran itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Dalam RAPBD 2027, tema pembangunan yang berkaitan dengan penguatan agroindustri dan pariwisata juga menjadi perhatian. Andreas berharap sektor tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD akan membahas lebih lanjut berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan agroindustri dan pariwisata, termasuk strategi peningkatan pendapatan daerah.
“Dari sisi ekstensifikasi, intensifikasi, kita mendorong pemerintah daerah agar PAD kita bisa bertambah,” pungkasnya.***
Reporter : Gandi
Komentar