GELIATMEDIA.COM – Dalam upaya mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat menggelar Halal Bihalal Keluarga Besar PHRI Jabar 1447 H. Kegiatan tersebut berlangsung di Artotel Suite Aquila, Jalan Surya Sumantri, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).
Acara ini dihadiri perwakilan 24 Ketua BPC PHRI se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat Dr. Iendra Sofyan yang mewakili Gubernur Jawa Barat, mantan Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, mantan Wakil Bupati Bandung H. Deden Ruchiyat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung Dudi Prayudi yang mewakili Wali Kota Bandung.
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad, menegaskan bahwa kegiatan halal bihalal tidak sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
“Ini merupakan ikhtiar dalam merawat silaturahmi, memperkuat konsolidasi, dan meneguhkan komitmen bahwa PHRI harus kuat agar pariwisata maju dan Indonesia semakin jaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama Ramadan 1447 H, PHRI Jawa Barat bersama BPC telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial di sejumlah daerah, seperti santunan anak yatim, buka puasa bersama, hingga bazar UMKM. Sebelumnya, pada 23 Februari 2026, PHRI Jabar juga sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Papandayan, Bandung.
Meski demikian, Dodi mengakui industri perhotelan dan restoran di Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya rendahnya okupansi pada hari kerja, persaingan tarif yang ketat melalui platform OTA, serta penerapan pajak PB1 sebesar 10 persen yang dinilai mengurangi daya saing terhadap akomodasi ilegal. Selain itu, kebijakan work from home (WFH) bagi ASN setiap Jumat turut berdampak pada penurunan kegiatan MICE.
Sebagai solusi, PHRI Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri, meliputi pemberian insentif fiskal bagi sektor padat karya, penertiban akomodasi ilegal yang merugikan pendapatan asli daerah (PAD), serta pemerataan penyelenggaraan event pariwisata hingga ke wilayah Ciayumajakuning, Priangan Timur, dan Jawa Barat bagian selatan.
Dodi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan industri perhotelan. Menurutnya, tren wisata saat ini tidak lagi sekadar menginap, melainkan mencari pengalaman yang berkesan.
“Hotel harus bertransformasi dari sekadar staycation menjadi ‘impact-ation’. Sertifikasi CHSE perlu dipercepat, dapur halal didorong, dan SDM harus ditingkatkan kemampuan digitalnya agar wisatawan tidak hanya datang, tetapi juga berbelanja dan kembali lagi,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi meningkatkan perputaran ekonomi yang berdampak langsung bagi karyawan hingga pelaku UMKM.
Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, dalam wawancara usai acara, menyampaikan bahwa pelaku usaha hotel dan restoran saat ini menghadapi kondisi yang cukup berat akibat sejumlah kebijakan yang dinilai kurang berpihak.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait okupansi hotel, terutama pada momen puncak seperti Lebaran dan Tahun Baru. Ia juga menyoroti kebijakan pembatasan penggunaan hotel untuk kegiatan dinas atau rapat pemerintah.
“Kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada keberlangsungan usaha serta nasib karyawan hotel,” ujarnya.
Ia berharap adanya kebijakan yang lebih seimbang agar industri perhotelan dan restoran tetap mampu bertahan sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah.***
Reporter: Mia
