GELIATMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-32 Tahun Sidang 2025 dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Rapat dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD pada Jumat (15/8/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP, didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM. Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, Wakil Bupati H. Andreas, SE, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-25/M/S/TU.00.03/08/2025 tentang pedoman peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025. Surat tersebut mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengikuti siaran langsung pidato Presiden RI melalui berbagai kanal media, baik televisi, radio, maupun daring.
Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden setiap menjelang 17 Agustus menjadi momentum rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Pidato ini disiarkan ke seluruh penjuru tanah air, menyampaikan pesan-pesan penting terkait pembangunan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.
Tahun ini, HUT ke-80 Kemerdekaan RI mengusung tema besar “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut merefleksikan semangat menuju satu abad kemerdekaan dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang disegani dunia. Identitas visual HUT ke-80 menggambarkan semangat baru yang berpegang pada nilai-nilai luhur, selaras dengan kodrat alam dan budaya bangsa.
Budi Azhar menegaskan, pidato kenegaraan merupakan ajakan kepada seluruh bangsa untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum membangun tanah air. “Pidato kenegaraan ini sangat luar biasa. Pesan-pesan yang disampaikan harus kita jalankan di daerah, terutama terkait demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita di daerah wajib mengikuti arahan pemerintah pusat,” ujarnya.***
(Red)
