GELIATMEDIA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD se-Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini digelar di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 1, Bandung.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Sukabumi H. Asep Japar yang datang bersama Ketua DPRD Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kepala daerah, DPRD, dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi di wilayah Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBD terbebas dari intervensi dan lebih mengedepankan kepentingan serta kemanfaatan publik demi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gubernur menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
“Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat sinergitas lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menandatangani dokumen komitmen antikorupsi sebagai bentuk keseriusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.***
