Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Respon Cepat Pengguna UHC Kesehatan yang Dicabut Berlakunya Oleh BPJS

- Admin

Sabtu, 4 Mei 2024 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar. (Istimewa)

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar. (Istimewa)

GELIATMEDIA.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Menanggapi adanya kekhawatiran yang terjadi dikalangan masyarakat, program Universal Health Coverge ( UHC ) merupakan sistem penjamin kesehatan, untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baru baru ini telah dicabut berlakunya oleh BPJS. Sabtu 4/4/2024.

Dengan adanya pencabutan yang dilakukan oleh BPJS, program tersebut akan terasa sekali dampaknya bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah, karena pemerintah daerah belum juga melakukan pembayaran

Baca Juga :  Malam Puncak Hari Jadi Desa Cimanggu Ke-12, Suguhkan Hiburan dan Pemberian Doorprize Untuk Peserta Lomba

Dengan adanya tunggakan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah, kata Hera Iskandar, UHC belum bisa kembali digunakan, apakah pemerintah kabupaten sukabumi akan mengalah untuk membayar yang 85 ribu peserta yang belum dibayar, atau pemerintah akan menertibkan yang benar benar tidak mampu masuk, yang mampu dicoret,” bebernya

Baca Juga :  Kepala Bapelitbangda Tegaskan 2026 Prioritaskan Pertanian dan Pariwisata

Lanjut Hera Iskandar, BPJS itu meminta 75℅ dari seluruh masyarakat kabupaten sukabumi, sekarang ini baru 71℅. dulu ingin dapet program UHC tidaklah gampang, pemerintah daerah bersama DPRD bekerja keras selama 2 tahun untuk mendapat sertifikat tersebut, kerena sangat berharga

Baca Juga :  pimpin Rapat Sekda Lanjutkan Persiapan Peresmian Huntap Desa Kertaangsana

” Hera Iskandar berharap, kepada seluruh RS jangan salah sangka dulu dengan memasang pengumuman bahwa masyarakat tidak lagi dijamin bpjs sangatlah keliru, pemda tetap menjamin, akan tetapi kalau masyarakat sekarang sakit belum punya bpjs, waktu dulu sehari langsung selsai, kalau sekarang harus menunggu dulu satu bulan,” pungkasnya.*** ( red )

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMD Sukabumi Dukung Percepatan Legalisasi Koperasi Merah Putih di Seluruh Desa dan Kelurahan
Pemkab Sukabumi dan Kementan Bahas Percepatan Swasembada Pangan
DPRD Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilbup 2029
DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong RPJMD Pro Rakyat dan Kolaboratif
Bupati Sukabumi Hadiri Pelantikan Pengurus IBI dan Luncurkan Sistem Digital Srikandi
Kepala Bappelitbangda Dampingi Bupati Sukabumi, Hadiri Musrenbang Provinsi Jawabarat, Bahas RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026
Danlanal Bandung Tinjau Palabuhanratu, TNI AL Siap Bantu Bangun Dua Jembatan di Sukabumi
Bupati Sukabumi Resmi Buka TMMD ke-124 di Desa Cisarua

Berita Terkait

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:16 WIB

DPMD Sukabumi Dukung Percepatan Legalisasi Koperasi Merah Putih di Seluruh Desa dan Kelurahan

Kamis, 15 Mei 2025 - 15:57 WIB

Pemkab Sukabumi dan Kementan Bahas Percepatan Swasembada Pangan

Rabu, 14 Mei 2025 - 17:15 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong RPJMD Pro Rakyat dan Kolaboratif

Sabtu, 10 Mei 2025 - 18:24 WIB

Bupati Sukabumi Hadiri Pelantikan Pengurus IBI dan Luncurkan Sistem Digital Srikandi

Kamis, 8 Mei 2025 - 20:43 WIB

Kepala Bappelitbangda Dampingi Bupati Sukabumi, Hadiri Musrenbang Provinsi Jawabarat, Bahas RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026

Berita Terbaru

Pemkab Sukabumi berkomitmen memperkuat ketahanan pangan melalui sinergi dengan Kementerian Pertanian. 

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi dan Kementan Bahas Percepatan Swasembada Pangan

Kamis, 15 Mei 2025 - 15:57 WIB

error: Content is protected !!