GELIATMEDIA.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar memimpin langsung rapat dinas bulanan Mei 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (20/5/2025).
Rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, para kepala dinas, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta perwakilan dari Polres Sukabumi, Bank BJB, dan BP CPUGGp yang turut menyampaikan paparan kinerja.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kerja sama strategis ditandatangani. Salah satunya adalah perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu, turut diteken kerja sama dengan Pemerintah Kota Sukabumi terkait layanan “jemput bola” perekaman dan pencetakan e-KTP bagi pelajar tingkat SLTA atau sederajat.
Bupati juga menerima beberapa dokumen strategis, termasuk laporan pembagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Buku 2024 dari Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri, sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Sukabumi, serta penyerahan simbolis sertifikat lahan transmigrasi lokal kepada empat perwakilan warga.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menyoroti dua isu utama yang perlu segera ditangani, yakni kemacetan dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum (APH) harus ditingkatkan oleh seluruh kepala perangkat daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan kebijakan di masing-masing dinas.
“Saya mengingatkan ini untuk perbaikan kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menekankan percepatan implementasi visi-misi kepala daerah yang kini memasuki hampir 100 hari kerja. Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP sebagai program prioritas.
“Implementasi program harus tegas dan jelas. Persiapkan betul agar tidak ada lagi pertanyaan di lapangan. Masyarakat harus merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.***
(Red)
