GELIATMEDIA.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Tiga Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menyambut baik tercapainya persetujuan bersama tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Andri menilai, persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu keputusan penting karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan prioritas program pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Ia berharap, seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, serta mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Terkait Raperda tentang Desa, Fraksi PPP memandang regulasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A diharapkan mampu memperkuat kelembagaan perangkat daerah sehingga pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang semakin optimal.
Andri juga menekankan bahwa setiap regulasi yang telah disepakati harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang baik agar tidak berhenti sebatas dokumen hukum.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah daerah sehingga anggaran dan regulasi yang telah disepakati benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.***
(Tono)








Komentar