GELIATMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan penahanan ijazah oleh sekolah.
Kebijakan yang diinstruksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dinilai sebagai langkah pro rakyat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa ijazah merupakan hak mutlak siswa yang tidak boleh ditahan dengan alasan apapun. Penahanan ijazah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dan hak asasi manusia, mengingat pentingnya dokumen tersebut dalam kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja.
Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat, Yuni Maryuni, turut menekankan bahwa sekolah tidak dibenarkan menahan ijazah. Ia menyatakan bahwa ijazah harus segera diberikan kepada siswa begitu semua proses akademik selesai.
“Syarat untuk mendapatkan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) adalah tidak boleh ada penahanan ijazah oleh sekolah,” tegas Yuni saat ditemui di Kantor KCD Pendidikan Wilayah V, Desa Perbawati, Sukabumi, Rabu (7/5/2025).
Yuni juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan call center terkait pengaduan penahanan ijazah. Jika ada laporan yang masuk, pihaknya akan segera bertindak cepat, termasuk melakukan klarifikasi langsung ke sekolah melalui pengawas pembina.
Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan seluruh siswa mendapatkan haknya secara penuh dan tidak mengalami hambatan administratif yang berpotensi mengganggu masa depan mereka.***
