Demo di Kantor Desa Neglasari, Ketua LPI Soroti Lemahnya Pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum

- Admin

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

GELIATMEDIA.COM – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyoroti adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.

Rohmat menilai gerakan tersebut mencerminkan lemahnya peran Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawasi tata kelola desa.

Rohmat menjelaskan, selain Desa Neglasari, Desa Langkap Jaya di Kecamatan Lengkong juga diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan anggaran Dana Desa (APBDes).

Namun, ia menyayangkan sikap APH, khususnya Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sukabumi, yang dinilai belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Baca Juga :  Ketua DPRD Sukabumi Bacakan Pesan Pahlawan pada Upacara Hari Pahlawan

“Undang-undang sudah jelas mengatur supremasi hukum, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari desa sebagai motor utama pembangunan daerah. Jika desa saja tidak bersih, bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa baik?” tegas Rohmat.

LPI mendesak APH untuk lebih serius dalam memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa. Menurut Rohmat, Kejaksaan dan Tipikor Polres Sukabumi harus segera mengambil langkah konkret dalam menangani dugaan korupsi, terutama yang melibatkan aparat desa.

Baca Juga :  Operasi Pekat Lodaya 2024, Polres Sukabumi Ciptakan Kondusifitas Wilayah

Ia juga menyoroti peran Inspektorat yang dinilai tidak maksimal dalam mengawasi dan menindak dugaan penyalahgunaan wewenang.

“Jika dugaan pembiaran terus terjadi, terlebih jika Inspektorat hanya fokus pada penggantian kerugian tanpa melalui proses hukum, maka hal itu sama saja dengan melindungi kejahatan,” tambahnya.

LPI berencana menggelar aksi massa sebagai bentuk tekanan terhadap APH untuk menghadirkan produk hukum yang tegas dan berkualitas di tingkat desa.

Baca Juga :  Hut Ke 79 TNI, Amanat Panglima Kedepankan Tugas dan Kepentingan Rakyat Diatas Kepentingan Fribadi

Rohmat mengungkapkan bahwa dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi, hampir 200 desa terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami menunggu langkah konkret dari APH dalam menyelesaikan persoalan ini. Desa-desa yang terindikasi harus segera diperiksa, dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” pungkas Rohmat.***

 

(RH)

 

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Glodok Plaza Hangus, Kemayoran Dilalap Api: Jakarta Dilanda Duka di Awal 2025
Pemerintah Kecamatan Cikembar Gelar Rakor Pembinaan bagi Pengrajin dan Pengusaha Tambang Batu Hijau
Pemilik Tambang dan Pengrajin Batu Hijau di Cikembar Didorong Tempuh Perizinan Resmi
Longsor Susulan di Simpenan, Jalan Nasional Bagbagan Kembali Dibuka dengan Sistem Buka Tutup
Kasus Pembunuhan Satpam Palabuhanratu di Bogor, DPRD Sukabumi Desak Hukuman Berat bagi Pelaku
Warga Neglasari Mengamuk! Tuntut Transparansi Dana Desa yang Diduga Disalahgunakan
LPI Kementrian PUPR Alihkan Dana DAK Fisik Untuk Pendidikan.
Babinsa Sidamulya Koramil 2215/Ciemas Laksanakan Giat Komsos Dengan Masyarakat Desa

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:13 WIB

Glodok Plaza Hangus, Kemayoran Dilalap Api: Jakarta Dilanda Duka di Awal 2025

Selasa, 21 Januari 2025 - 18:06 WIB

Pemerintah Kecamatan Cikembar Gelar Rakor Pembinaan bagi Pengrajin dan Pengusaha Tambang Batu Hijau

Selasa, 21 Januari 2025 - 17:55 WIB

Pemilik Tambang dan Pengrajin Batu Hijau di Cikembar Didorong Tempuh Perizinan Resmi

Minggu, 19 Januari 2025 - 13:47 WIB

Longsor Susulan di Simpenan, Jalan Nasional Bagbagan Kembali Dibuka dengan Sistem Buka Tutup

Sabtu, 18 Januari 2025 - 16:30 WIB

Kasus Pembunuhan Satpam Palabuhanratu di Bogor, DPRD Sukabumi Desak Hukuman Berat bagi Pelaku

Berita Terbaru