Pokir Di Dinas Perkim Di Duga Keras Di Kerjakan Asal Asalan , Lpi Desak Kejagung Audit Seluruh Pokir Di Kabupaten Sukabumi T.A 2023-2024.

- Admin

Senin, 2 September 2024 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pokir Di Dinas Perkim Di Duga Keras Di Kerjakan Asal Asalan , Lpi Desak Kejagung Audit Seluruh Pokir Di Kabupaten Sukabumi T.A 2023-2024.

Pokir Di Dinas Perkim Di Duga Keras Di Kerjakan Asal Asalan , Lpi Desak Kejagung Audit Seluruh Pokir Di Kabupaten Sukabumi T.A 2023-2024.

GELIATMEDIA.COM – Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti setiap penggunaan anggaran di APBD Kabupaten Sukabumi yang mana paling khusus dengan adanya Pokok Pikiran (Pokir) pada anggaran APBD yang di peruntukan melalui aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Sukabumi .

Lanjut Rohmat hal yang dilakukan memang sangat lah baik dan perlu namun di sayangkan beberapa kegiatan POKIR amatlah sangat kurang pengawasan dari Dinas yang menjadi wadah atau pun dari DPRD itu sendiri sehingga diduga keras banyak sekali dugaan pelaksanaan asal asalan pada realisasi POKIR .

Baca Juga :  Babinsa Citepus Laksanakan Pemantauan Giat Gerakan Pangan Murah Dari Dinas Ketahanan Pangan

Maka dengan adanya temuan dilapangan mengenai pokir yang diduga keras di kerjakan secara asal asalan Lpi mendesak kepada APH khusus nya Kejaksaan Agung untuk mengaudit seluruh penggunaan APBD yang dialokasikan untuk pokir

Apalagi bukan kali pertama pokir di DPRD Kabupaten Sukabumi diduga bermasalah sebelumnya juga sempat ramai mengenai pokir bantuan ketahanan pangan (DOMBA) hari ini ramai lagi untuk fisik (Jalan) hal itu disinyalir akibat kurang nya pengawasan dari pihak pihak terkait bahkan ada dugaan keras salah satu eks anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

Baca Juga :  Anggota Koramil 2201/Cisolok Laksanakan Giat Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Diduga menjadi pengepul pokir pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai DPRD pada priode 2019- 2024 sehingga hal ini jelas perlu menjadi perhatian semua pihak agar tepat sasaran dan perealisasian di lakukan dengan baik karena jelas pokir yang seharusnya di jadikan sebagai bahan acuan penopang pemerataan pembangunan di setiap wilayah

Yang di lakukan pemerintah melalui aspiras yang di tampung oleh anggota DPRD bukan seperti sekarang ini malah diduga menjadi ajang bancakan para oknum anggota DPRD sehingga di anggap hanya menjadi beban untuk APBD apalagi dengan kualitas pelakasanaan pekerjaan yang asal asalan jelas hanya menjadi penghamburan untuk anggaran negara.

Baca Juga :  Penyusunan RPJMD Ditarget Rampung Agustus, Lokasi Akan Ditentukan Secara Terinci

Sehingga dengan adanya hal itu Lpi akan segera bersurat ke Kejaksaan Agung dengan semua data data dan fakta lapangan yang ada agar pihak Kejagung segera memeriksa bahkan mengaudit seluruh kegiatan Pokir yang ada di Kabupaten Sukabumi.pungkasnya

Sampai Berita Ini Diterbitkan Pihak Terkait Belum Bisa Di Konfirmasi.***

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Penghubung Antar Kampung Putus, Pemkab Sukabumi Bergerak Cepat Lakukan Penanganan
Keselamatan Warga Jadi Prioritas, Evakuasi Dilakukan di Desa Cidadap
Pemdes Jayanti Gelar Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Diduga Abaikan Standar K3, Proyek Turap Penahan Tanah di Nagreg Kembali Jadi Sorotan
Kades Citepus Tegaskan Investor Harus Jadi Contoh, Bukan Sumber Keresahan
Damkar Sigap Kendalikan Kebakaran Akibat Korsleting di Cikembar
Ditinggal dalam Keadaan Terkunci, Ruko Telur Terbakar Damkar Terjunkan Personil
Akses Publik Terancam, Warga Tolak Pembangunan Glamping di Pantai Citepus

Berita Terkait

Jumat, 19 Desember 2025 - 05:30 WIB

Jembatan Penghubung Antar Kampung Putus, Pemkab Sukabumi Bergerak Cepat Lakukan Penanganan

Kamis, 18 Desember 2025 - 16:09 WIB

Keselamatan Warga Jadi Prioritas, Evakuasi Dilakukan di Desa Cidadap

Jumat, 12 Desember 2025 - 10:28 WIB

Pemdes Jayanti Gelar Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:54 WIB

Diduga Abaikan Standar K3, Proyek Turap Penahan Tanah di Nagreg Kembali Jadi Sorotan

Selasa, 9 Desember 2025 - 14:16 WIB

Kades Citepus Tegaskan Investor Harus Jadi Contoh, Bukan Sumber Keresahan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!