GELIATMEDIA.COM – Rohmat Hidayat.Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya mendesak inspektorat kabupaten sukabumi agar segera melakukan pemeriksaan dan audit seluruh kegiatan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten sukabumi yang mana diduga keras banyak apbd yang dijadikan ajang bancakan.
Lanjut Rohmat pihaknya juga tidak hanya mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap dinas pertanian melainkan hasil dari pemeriksaan nanti wajib langsung di serahkan kepada APH dan dalam hal ini pihak Lpi akan mengawal semua proses pemeriksaan yang akan di lakukan inspektorat agar semua dapat di transfarankan.
Lpi juga menegaskan meminta kepada inspektorat agar netral dan objektif serta jangan hanya menggunakan undang undang 30 yang mana dalam hal ini inspektorat bisa berkomunikasi dengan pihak Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk melakukan kajian bahkan riksus sama sama apalagi jika ditemukan nilai kerugian negara, yang mana hal itu sudah tidak lagi menggunakan sistem TGR diselesaikan maka urusan pun selesai
“Ya Terkait hal ini besok kami akan datangi inspektorat untuk menyerahkan beberapa bukti temuan di lapangan serta meminta inspektorat agar segera melakukan pemeriksaan dan mengaudit secara menyeluruh segala penggunaan anggaran di Dinas pertanian kabupaten sukabumi yang mana nanti jika di temukan kerugian negara maka kami meminta agar inspektorat dapat berkomunikasi langsung dengan APH serta tidak lagi menggunakan sistem TGR selesai urusan selesai karena jelas ini penggunaan anggaran negar agar ada efek jera ” cetus rohmat
Maka dengan adanya hal ini Lpi pun akan segera menggelar aksi unras bahkan menuntut semua komponen di Dinas pertanian untuk di periksa oleh APH bahkan menuntut kadis untuk di copot dan di periksa , yang mana lpi menduga begitu banyak dugaan permainan dalam penggunaan anggaran di dinas pertanian, mulai dari pengelolaan pupuk untuk masyarakat, pengadaan traktor, pengadaan proyek , dan pengadaan pengadaan lainya yang di ada di Dinas pertanian.
“Bukan hanya itu Lpi pun mendesak APH agar mengaudit total semua penggunaan anggaran dan proyek yang sudah dilaksanakan dari tahun 2021- sampai 2024 yang mana dapat kita lihat bagaimana perencanaan serta kualitas kegiatan yang dilakukan di sana,”pungkasnya.***
