Rapat Kerja Komisi Satu DPRD Kab Sukabumi Bahas LKPJ Tahun 2023

- Admin

Senin, 15 April 2024 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GELIATMEDIA.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mengadakan rapat koordinasi dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 bersama Sekretaris Daerah dan delapan perangkat daerah di lingkup Kabupaten Sukabumi, Senin (01/04/2024).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyampaikan kepada awak media bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang paripurna sebelumnya. Salah satu indikator yang dibahas adalah penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diharapkan mencapai 80-90 persen.

Baca Juga :  Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Pergerakan Tanah, 121 Jiwa Terdampak

“Salah satu indikator yang dijelaskan yaitu berkaitan penyerapan anggaran OPD mencapai 80-90 persen, pada rakor sesi pertama ini tanggapan mereka cukup baik . Pada kegiatan sesi pertama baru dihadiri delapan perangkat daerah dari agenda sebanyak 14 perangkat daerah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi bekerjasama,” ungkap Paoji Nurjaman.

Paoji Nurjaman mengungkapkan bahwa tanggapan dari perangkat daerah yang hadir pada sesi pertama rapat koordinasi tersebut cukup baik, meskipun baru delapan dari 14 perangkat daerah yang diundang yang hadir. Dia berharap kerjasama antara DPRD dan perangkat daerah dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Baca Juga :  Kadis Pertanian Sukabumi Buka Diseminasi Pembangunan Irigasi di Salabintana

Baca juga: DPRD Kabupaten Sukabumi: Revisi UU Desa Memengaruhi Jadwal Pilkades

Menurut Paoji, secara keseluruhan LKPJ tahun 2023 dinilai sesuai, namun ada beberapa tambahan yang disarankan untuk penyempurnaan. DPRD akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.

“Jadi sifatnya DPRD akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya,” ungkap Paoji.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengapresiasi peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ tahun 2023. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga :  DPRD Kab Sukabumi Menanggapi, Revisi UU Desa Akan Mempengaruhi Jadwal Pilkades

Rapat Paripurna Perdana 2024, DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Rancangan Perda, Termasuk Hukum Adat
“Alhamdulillah sebagai komitmen pemda dalam profesional akuntabilitas bahwa LKPJ tahun 2023 telah diperiksa satu persatu oleh Tim BPK.” ungkap Ade Suryaman.***

( red )

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMD Dorong Desa Segera Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Sebelum Libur
DPMD Kabupaten Sukabumi Peringati Hari Supersemar, Tegaskan Semangat Pengabdian
Bupati Sukabumi Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Cisaat Jelang Idul Fitri
Kepala Bappelitbangda Dampingi Bupati Sukabumi Bersilaturahmi dengan Warga Nagrog dalam Muhibah Ramadhan
Wakil Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Bencana di Palabuhanratu
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan Status Hukum Perumda BPR
Kepala Dinas Pertanian Sukabumi Sampaikan Bela Sungkawa atas Bencana Banjir dan Longsor
Fraksi PDI-P Dorong Optimalisasi BPR Sukabumi untuk Dukung UMKM dan Atasi Kredit Macet

Berita Terkait

Rabu, 12 Maret 2025 - 20:07 WIB

DPMD Dorong Desa Segera Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Sebelum Libur

Rabu, 12 Maret 2025 - 14:15 WIB

DPMD Kabupaten Sukabumi Peringati Hari Supersemar, Tegaskan Semangat Pengabdian

Senin, 10 Maret 2025 - 21:23 WIB

Kepala Bappelitbangda Dampingi Bupati Sukabumi Bersilaturahmi dengan Warga Nagrog dalam Muhibah Ramadhan

Senin, 10 Maret 2025 - 18:10 WIB

Wakil Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Bencana di Palabuhanratu

Senin, 10 Maret 2025 - 15:34 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan Status Hukum Perumda BPR

Berita Terbaru