Demo di Kantor Desa Neglasari, Ketua LPI Soroti Lemahnya Pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum

- Admin

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

GELIATMEDIA.COM – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyoroti adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.

Rohmat menilai gerakan tersebut mencerminkan lemahnya peran Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawasi tata kelola desa.

Rohmat menjelaskan, selain Desa Neglasari, Desa Langkap Jaya di Kecamatan Lengkong juga diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan anggaran Dana Desa (APBDes).

Namun, ia menyayangkan sikap APH, khususnya Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sukabumi, yang dinilai belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Baca Juga :  Kadis Damkar Sukabumi Tegaskan Pancasila sebagai Fondasi Persatuan Bangsa

“Undang-undang sudah jelas mengatur supremasi hukum, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari desa sebagai motor utama pembangunan daerah. Jika desa saja tidak bersih, bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa baik?” tegas Rohmat.

LPI mendesak APH untuk lebih serius dalam memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa. Menurut Rohmat, Kejaksaan dan Tipikor Polres Sukabumi harus segera mengambil langkah konkret dalam menangani dugaan korupsi, terutama yang melibatkan aparat desa.

Baca Juga :  Didampingi DPMD, Sekda Ade Suryaman Berikan Arahan pada Forum Smart City Kabupaten Sukabumi

Ia juga menyoroti peran Inspektorat yang dinilai tidak maksimal dalam mengawasi dan menindak dugaan penyalahgunaan wewenang.

“Jika dugaan pembiaran terus terjadi, terlebih jika Inspektorat hanya fokus pada penggantian kerugian tanpa melalui proses hukum, maka hal itu sama saja dengan melindungi kejahatan,” tambahnya.

LPI berencana menggelar aksi massa sebagai bentuk tekanan terhadap APH untuk menghadirkan produk hukum yang tegas dan berkualitas di tingkat desa.

Baca Juga :  DPMD Dukung Peresmian Gedung Serbaguna Bale Binangkit di Desa Sagaranten

Rohmat mengungkapkan bahwa dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi, hampir 200 desa terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami menunggu langkah konkret dari APH dalam menyelesaikan persoalan ini. Desa-desa yang terindikasi harus segera diperiksa, dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” pungkas Rohmat.***

 

(RH)

 

Follow WhatsApp Channel geliatmedia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tumpal Eben Ezer Resmi Dilantik sebagai Kajari Kabupaten Sukabumi
Pengukuhan Pengurus MC.BDG 2026–2029 Tegaskan Peran MC Profesional dalam Industri Event Bandung
Pemdes Margalaksana Salurkan Bantuan Ketahanan Pangan kepada 863 KPM
Dishub Evaluasi Perizinan Parkir dan Lakukan Survei Lapangan di Kawasan Batu Bintang.
Pemdes Gandasoli Salurkan Bantuan Pangan kepada 535 KPM, Kades Pastikan Tepat Sasaran
Kadispora Kota Bandung Ajak Generasi Muda Wujudkan Nilai Pancasila Melalui Aksi Nyata
Pisah Sambut Kajati Jabar Berlangsung Hangat, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pemerintah Daerah
Kejari Bandung Nyatakan Gugur Perkara Dugaan Korupsi yang Menyeret Nama Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 05:48 WIB

Tumpal Eben Ezer Resmi Dilantik sebagai Kajari Kabupaten Sukabumi

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:26 WIB

Pengukuhan Pengurus MC.BDG 2026–2029 Tegaskan Peran MC Profesional dalam Industri Event Bandung

Senin, 8 Juni 2026 - 18:16 WIB

Pemdes Margalaksana Salurkan Bantuan Ketahanan Pangan kepada 863 KPM

Senin, 8 Juni 2026 - 06:54 WIB

Dishub Evaluasi Perizinan Parkir dan Lakukan Survei Lapangan di Kawasan Batu Bintang.

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:08 WIB

Pemdes Gandasoli Salurkan Bantuan Pangan kepada 535 KPM, Kades Pastikan Tepat Sasaran

Berita Terbaru

error: Content is protected !!