Demo di Kantor Desa Neglasari, Ketua LPI Soroti Lemahnya Pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum

- Admin

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti lemahnya pengawasan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

GELIATMEDIA.COM – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyoroti adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.

Rohmat menilai gerakan tersebut mencerminkan lemahnya peran Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawasi tata kelola desa.

Rohmat menjelaskan, selain Desa Neglasari, Desa Langkap Jaya di Kecamatan Lengkong juga diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan anggaran Dana Desa (APBDes).

Namun, ia menyayangkan sikap APH, khususnya Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sukabumi, yang dinilai belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Baca Juga :  Dispar Kabupaten Sukabumi dan Wabup Iyos Somantri Hadiri Gerakan Wisata Bersih di Kawasan CPUGGp

“Undang-undang sudah jelas mengatur supremasi hukum, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari desa sebagai motor utama pembangunan daerah. Jika desa saja tidak bersih, bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa baik?” tegas Rohmat.

LPI mendesak APH untuk lebih serius dalam memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa. Menurut Rohmat, Kejaksaan dan Tipikor Polres Sukabumi harus segera mengambil langkah konkret dalam menangani dugaan korupsi, terutama yang melibatkan aparat desa.

Baca Juga :  Satgas TMMD ke 121 Kodim 0622/Kab. Sukabumi menggarap sumur Bor dalam sasaran fisik di Desa Cicareuh Kec. Cikidang

Ia juga menyoroti peran Inspektorat yang dinilai tidak maksimal dalam mengawasi dan menindak dugaan penyalahgunaan wewenang.

“Jika dugaan pembiaran terus terjadi, terlebih jika Inspektorat hanya fokus pada penggantian kerugian tanpa melalui proses hukum, maka hal itu sama saja dengan melindungi kejahatan,” tambahnya.

LPI berencana menggelar aksi massa sebagai bentuk tekanan terhadap APH untuk menghadirkan produk hukum yang tegas dan berkualitas di tingkat desa.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kab. Sukabumi Hamzah Gurnita Santuni Anak Yatim Piatu Dan Lansia Di Desa Loji

Rohmat mengungkapkan bahwa dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi, hampir 200 desa terindikasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami menunggu langkah konkret dari APH dalam menyelesaikan persoalan ini. Desa-desa yang terindikasi harus segera diperiksa, dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” pungkas Rohmat.***

 

(RH)

 

Berita Terkait

Pemdes Sukamaju Tetapkan 12 KPM Penerima BLT Dana Desa 2026
Pemdes Sampora Salurkan Bantuan Beras untuk 851 KPM, Total 2.553 Karung
Selain Bahas BUMDes, Musdes Cirendang Sosialisasikan Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua BPD
Pemdes Jayanti Salurkan Bantuan Pangan untuk 1.147 KPM, Total 3.441 Karung Beras
Tak Cukup Berdamai, PGRI Jabar Pastikan Dugaan Intimidasi Kepala SDN Sukaraja 2 Diproses Hukum
Bantuan Beras CPP Disalurkan, 1.241 KPM Buniwangi Terima 30 Kilogram
Jaga Martabat Organisasi, GRIB Jaya Sukabumi Laporkan Dugaan Ujaran Kebencian
DPC GRIB JAYA Kabupaten Sukabumi Gelar HUT ke-1, Dihadiri Langsung Ketua Umum H. Herkules

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 18:15 WIB

Pemdes Sampora Salurkan Bantuan Beras untuk 851 KPM, Total 2.553 Karung

Jumat, 4 September 2026 - 04:11 WIB

Selain Bahas BUMDes, Musdes Cirendang Sosialisasikan Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua BPD

Rabu, 2 September 2026 - 15:39 WIB

Pemdes Jayanti Salurkan Bantuan Pangan untuk 1.147 KPM, Total 3.441 Karung Beras

Rabu, 2 September 2026 - 14:00 WIB

Tak Cukup Berdamai, PGRI Jabar Pastikan Dugaan Intimidasi Kepala SDN Sukaraja 2 Diproses Hukum

Selasa, 1 September 2026 - 15:53 WIB

Bantuan Beras CPP Disalurkan, 1.241 KPM Buniwangi Terima 30 Kilogram

Berita Terbaru

error: Content is protected !!